Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih membayangi Kabupaten Kubu Raya mendorong lahirnya komitmen baru lintas lembaga. Kepolisian dan DPRD Kabupaten Kubu Raya sepakat memperkuat koordinasi untuk memastikan penanganan karhutla berjalan lebih cepat, sekaligus menjaga stabilitas keamanan yang menjadi fondasi pembangunan daerah.
Komitmen tersebut mengemuka saat Kapolres Kubu Raya, AKBP Rensa S. Aktadivia, didampingi sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polres Kubu Raya, melakukan silaturahmi ke Kantor DPRD Kabupaten Kubu Raya di Jalan Arteri Supadio Nomor 88, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya. Kedatangan rombongan disambut langsung Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya, Johan Saimima, beserta jajaran sekretariat dewan.
Berbeda dari kunjungan seremonial pada umumnya, pertemuan berlangsung dalam format dialog strategis yang menitikberatkan pada tantangan nyata yang tengah dihadapi daerah. Karhutla menjadi isu pertama yang mendapat perhatian karena dampaknya tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi, hingga dunia pendidikan.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolres menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak dapat diselesaikan oleh aparat penegak hukum semata. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah, DPRD, BNPB, relawan, serta seluruh elemen masyarakat agar setiap potensi kebakaran dapat dicegah sejak dini.
“Pencegahan jauh lebih penting daripada penanganan ketika api sudah membesar. Karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar deteksi dini, respons cepat, dan edukasi kepada masyarakat dapat berjalan secara maksimal,” ujar AKBP Rensa, Jumat (7/8/26).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan pertukaran informasi, percepatan penanganan titik api, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Langkah preventif dinilai menjadi strategi paling efektif untuk menekan risiko karhutla, terutama di wilayah yang memiliki karakteristik lahan gambut seperti Kabupaten Kubu Raya.
Pembahasan kemudian berkembang pada situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas). Kedua lembaga ini bertukar informasi mengenai perkembangan kondisi keamanan, potensi kriminalitas, kerawanan konflik sosial, hingga langkah-langkah antisipatif yang memerlukan koordinasi lintas instansi.
Bagi Polres Kubu Raya, stabilitas keamanan bukan hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menjadi prasyarat agar aktivitas masyarakat dan roda pemerintahan dapat berjalan tanpa gangguan. Karena itu, komunikasi yang intensif antar lembaga dipandang sebagai bagian penting dalam membangun sistem keamanan yang adaptif terhadap dinamika di lapangan.
Isu perekonomian daerah juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Kapolres dan Ketua DPRD membahas pentingnya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, kelancaran distribusi barang dan jasa, penguatan ketahanan pangan, serta terciptanya iklim investasi yang aman dan kondusif.
Menurut keduanya, kepastian keamanan memiliki hubungan langsung dengan kepercayaan dunia usaha dan keberlangsungan pembangunan daerah. Tanpa situasi yang kondusif, aktivitas ekonomi akan sulit berkembang secara optimal.
Selain itu, dinamika politik daerah turut menjadi bagian dari diskusi. Penguatan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan dinilai penting untuk memastikan setiap tahapan agenda politik berlangsung aman, tertib, dan tetap berada dalam koridor demokrasi.
Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya, Johan Saimima, menyatakan lembaganya siap mendukung langkah Polres Kubu Raya dalam menjaga stabilitas daerah. Menurutnya, keamanan merupakan modal utama bagi pemerintah dalam menjalankan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“DPRD mendukung penuh upaya Polres Kubu Raya menjaga situasi kamtibmas. Stabilitas keamanan menjadi fondasi agar program pembangunan, pelayanan publik, investasi, hingga kesejahteraan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan,” kata Johan.
Pertemuan tersebut menjadi gambaran bahwa tantangan pembangunan daerah saat ini tidak lagi dapat diselesaikan secara sektoral. Ancaman karhutla, dinamika sosial, perkembangan ekonomi, hingga stabilitas politik saling berkaitan dan membutuhkan kolaborasi lintas institusi.
Di tengah berbagai tantangan itu, sinergi antara Polres Kubu Raya dan DPRD bukan sekadar mempererat hubungan kelembagaan. Lebih dari itu, kolaborasi tersebut menjadi investasi jangka panjang untuk memastikan Kabupaten Kubu Raya tetap aman, tangguh menghadapi bencana, serta mampu menjaga iklim pembangunan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
