Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kubu Raya belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Memasuki awal Agustus 2026, pemerintah daerah bersama Polres Kubu Raya memperkuat strategi menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September mendatang.
Berbagai langkah mulai disiapkan, mulai dari penguatan koordinasi lintas instansi, penambahan personel survei, pembangunan embung darurat berbahan terpal, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.
Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto mengatakan, berdasarkan pemantauan perkembangan titik api sejak 8 Maret hingga akhir Juli 2026, potensi karhutla masih berpeluang meningkat dalam beberapa pekan ke depan.
“Perkiraan kami, hingga September nanti ancaman kebakaran masih cukup tinggi. Karena itu seluruh unsur harus tetap siaga,” ujarnya saat Briefing Rutin Penanganan Karhutla di Ruang Rapat Praja Utama kemarin.
Menurut Sukiryanto, karakteristik wilayah Kubu Raya menjadi tantangan tersendiri. Sekitar 80 persen wilayahnya merupakan lahan gambut yang mudah terbakar ketika memasuki musim kemarau panjang. Bahkan, di sejumlah kawasan seperti Sepakat, Sungai Raya, dan Sungai Ambawang, kedalaman gambut mencapai 6 hingga 8 meter sehingga proses pemadaman membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar.
“Kita memiliki personel dan peralatan, tetapi ketika sumber air sulit didapat, pemadaman menjadi jauh lebih berat,” katanya.
Sukiryanto mengapresiasi seluruh personel gabungan, relawan, serta masyarakat yang terus terlibat dalam upaya pemadaman. Saat ini, Kubu Raya tercatat sebagai daerah dengan jumlah titik api tertinggi ketiga di Kalimantan Barat setelah Ketapang dan Kayong Utara.
Menurutnya, posisi Kubu Raya juga menjadi perhatian nasional karena berada di kawasan penyangga Bandara Internasional Supadio. Gangguan asap dinilai berpotensi memengaruhi aktivitas penerbangan apabila tidak dikendalikan sejak dini.
Embung Terpal Dinilai Jadi Solusi Cepat
Dalam evaluasi penanganan karhutla, Sukiryanto menyoroti masih terbatasnya sarana pendukung di lapangan. Ia meminta penambahan tim survei BPBD serta memperkuat dukungan personel dari Polres Kubu Raya agar pemetaan titik api dapat dilakukan lebih cepat.
Selain itu, ia mengusulkan pembangunan embung darurat menggunakan terpal sebagai solusi penyediaan air di lokasi rawan kebakaran.
Menurutnya, biaya pembangunan satu embung hanya sekitar Rp3,6 juta sehingga relatif murah dibandingkan manfaat yang diperoleh saat proses pemadaman berlangsung.
“Kalau tersedia cadangan air di dekat lokasi kebakaran, respons pemadaman tentu akan jauh lebih cepat,” ujarnya.
Kapolres Perintahkan Pencegahan hingga Penegakan Hukum
Di sisi lain, Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa S. Aktadivia menegaskan seluruh jajaran harus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, BPBD, Manggala Agni, serta seluruh stakeholder dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan karhutla.
Rensa juga menginstruksikan personel melakukan pengecekan embung yang telah tersedia di kawasan Jalan Angkasa Pura dan SMA Negeri 4 Sungai Raya sebagai bagian dari kesiapan menghadapi kondisi terburuk.
“Koordinasi dan kolaborasi harus terus diperkuat agar setiap titik api dapat ditangani secepat mungkin,” tegasnya.
Selain upaya pemadaman, Polres Kubu Raya juga memperkuat aspek penegakan hukum.
Kapolres meminta penyelidikan dilakukan apabila ditemukan indikasi pembakaran lahan secara sengaja.
“Cari tahu siapa pemilik lahannya, siapa yang melakukan pembakaran, serta apa motifnya. Jika ada unsur kesengajaan, tentu akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya setelah melakukan pengecekan embung di Jalan Angkasa Pura, Sabtu (1/8/26) pagi.
Kapolres juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar meskipun terdapat aturan yang mengatur pembukaan lahan secara terbatas.
Menurutnya, langkah pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah api meluas.
“Kami terus mengedukasi masyarakat melalui Satbinmas bersama tokoh masyarakat agar tidak meninggalkan api yang berpotensi memicu kebakaran lebih besar,” ujarnya.
Semua Pihak Diminta Tetap Siaga
Memasuki puncak musim kemarau, pemerintah daerah dan Polres Kubu Raya sepakat bahwa penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Sinergi seluruh elemen, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, relawan hingga masyarakat, menjadi kunci agar kebakaran tidak semakin meluas dan dampak kabut asap dapat dicegah.
Dengan kondisi cuaca yang masih kering dalam beberapa pekan ke depan, kewaspadaan diharapkan tetap menjadi prioritas bersama agar Kubu Raya mampu melewati musim kemarau tahun ini dengan risiko karhutla yang lebih terkendali.
